Pemikiran Mengenai Manajemen Pemasaran Rumah Sakit

16 11 2008

Dilema Iklan Sebagai Media Promosi Di Dunia Perumahsakitan

Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran dan konsumsi. Pemasaran menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi.

Menurut Kotler (1997), pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Sedangkan rumah sakit sebagai salah satu penyedia pelayanan kesehatan merupakan institusi yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sekarang ini mayoritas rumah sakit yang ada di Indonesia sudah bergeser ke arah profit oriented, hal ini disebabkan karena masuknya Indonesia ke dalam persaingan pasar bebas yang mengharuskan kita untuk merubah cara pandang terhadap rumah sakit. Saat ini tidak memungkinkan lagi jika rumah sakit hanya dipandang sebagai institusi sosial.  Dengan berjalannya waktu rumah sakit telah menjadi institusi yang bersifat sosio-ekonomis. Selain itu,  kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dimana investor baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri diberi kesempatan untuk menanamkan modalnya dalam bidang perumahsakitan, semakin memudahkan pergeseran tersebut. Sehingga tidak heran sekarang ini banyak dibangun rumah sakit baru yang memiliki pelayanan seperti hotel berbintang, teknologi baru dan canggih, serta dikelola dengan manajemen profesional yang tentunya berorientasi profit.

Semakin banyak dan meratanya rumah sakit di wilayah Indonesia yang merupakan harapan pemerintah merupakan ancaman bagi pihak rumah sakit, karena dengan semakin banyaknya bermunculan rumah sakit yang menawarkan bermacam keunggulan, baik dari segi teknologi, harga maupun pelayanan, maka rumah sakit akan menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Jumlah rumah sakit yang semakin meningkat membuat setiap rumah sakit saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Oleh karena itu, pemasaran rumah sakit yang baik akan dapat membantu rumah sakit untuk terus bertahan dalam persaingan dan berkembang menjadi lebih baik. Keluarnya Permenkes No. 80/Menkes/Per/II/90 yang menyatakan bahwa badan hukum termasuk perorangan diperkenankan memiliki dan mengelola rumah sakit dengan sifat profit oriented, membuat rumah sakit sadar untuk menerapkan manajemen pemasaran untuk bisa mempertahankan eksistensinya. Sehingga tidak mengherankan jika keadaan ini memaksa pihak rumah sakit, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah untuk menerapkan manajemen pemasaran yang modern, dengan melaksanakan proses pemasaran yang baik, termasuk promosi yang termasuk kedalam bauran pemasaran. Artinya, rumah sakit akan melakukan berbagai upaya promosi dalam rangka menarik minat konsumen sebanyak-banyaknya.

Manajemen Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi (Kotler, 1997).

Jika dibandingkan dengan bidang lain, usaha perumahsakitan memiliki ciri khasnya sendiri, terutama dalam tanggung jawab moral, kemanusiaan dan sosial yang diembannya. Oleh sebab itu, meski banyak yang menjadikan rumah sakit sebagai ladang bisnis, namun rumah sakit tidak bisa begitu saja melepaskan misi sosial dan kemanusiaan, dan hal tersebut menyebabkan cara-cara promosi yang umum, yang dapat diterapkan pada bidang bisnis lain tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan di bidang perumahsakitan.

Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah iklan. Namun bolehkan rumah sakit beriklan? Selama ini pengelola rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta berpedoman dan meyakini bahwa rumah sakit tidak boleh beriklan. Banyak alasan yang dikemukakan, antara lain akan menjadi tidak etis jika rumah sakit mengharapkan kesakitan dari pasien untuk kemudian pasien tersebut datang ke rumah sakit yang mereka kelola.

Kenyataannya rumah sakit tidak memiliki larangan untuk memasang iklan. PERSI tidak melarang rumah sakit melakukan promosi berupa iklan asalkan iklan tersebut bersifat informatif, tidak komparatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak berlebihan, dan berdasarkan kode etik rumah sakit Indonesia. Karena pada dasarnya kegiatan promosi dilaksanakan untuk menjaga komunikasi antara pihak rumah sakit dengan masyarakat luas.

Namun, ketika rumah sakit memutuskan untuk beriklan, rumah sakit harus benar-benar siap. Jika tidak, mereka akan berhadapan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Seperti yang dialami oleh RS Siloam Gleneagles, Lippo Karawaci yang pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan saat mereka berusaha melakukan promosi di media massa. Saat pembukaan, RS Siloam berupaya untuk menarik minat pelanggan dengan memasang iklan pemberitahuan dan informasi sebanyak setengah halaman di salah satu media cetak, pada iklan tersebut dicantumkan mengenai fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Tetapi ternyata iklan tersebut mendapat sambutan yang tidak menyenangkan dari anggota DPR karena dinilai tidak etis. Dengan adanya kejadian ini, rumah sakit lainnya pun menjadi berpikir dua kali untuk mengiklankan rumah sakit mereka karena takut akan menjadi masalah dengan anggota dewan.

Kejadian ini akan menjadi sangat ironis ketika rumah sakit di Indonesia masih ragu dan takut berpromosi, rumah sakit di negara lain justru gencar menjadikan Indonesia sebagai lahan promosi. Mereka bukan hanya memasang iklian, tetapi juga melakukan berbagai kegiatan kehumasan (public relations) untuk menarik minat masyarakat Indonesia agar mau menjadi konsumen mereka. Contohnya saja rumah sakit negara S dan M, iklan mengenai rumah sakit di kedua negara tersebut banyak diterbitkan di Indonesia, mereka tidak lagi memandang etis atau tidaknya sebuah iklan mengenai rumah sakit dimuat, bahkan ada yang menawarkan paket kesehatan sambil tur dengan biaya yang murah. Sedangkan rumah sakit kita sendiri, dengan niat yang baik untuk menginformasikan saja pada masyarakat bahwa ada rumah sakit baru yang dibangun melalui iklan ditegur dengan keras. Sehingga tidak heran, semakin banyak masyarakat Indonesia yang pergi berobat ke luar negeri karena mereka beranggapan rumah sakit di sana lebih baik daripada di negeri sendiri.

Akibat iklan yang dianggap tidak etis ini, ada pihak rumah sakit tertentu yang mengajukan protes pada pihak PERSI, dan segera ditanggapi oleh pihak PERSI dengan menemui penanggungjawab media cetak tersebut, dan pihak yang bersangkutan berjanji tidak akan mnerbitkan iklan tersebut lagi.

Tapi tetap saja, ada pihak-pihak rumah sakit yang merasa dianaktirikan oleh pemerintahnya sendiri. Jadi, akan sangat bijak jika pemerintah mulai memikirkan dengan jelas aturan yang akan menjadi panduan bagi pihak rumah sakit mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan rumah sakit dalam beriklan. Selain itu pemerintah juga harus memberikan dukungan dalam bentuk penurunan pajak dan informasi kesehatan lainnya. Hal ini akan sangat berguna jika dilakukan, karena rumah sakit Indonesia akan memiliki dukungan dari pemerintahnya sendiri dalam rangka bersaing dengan rumah sakit luar negeri yang sangat gencar dalam melakukan upaya promosi di negeri ini.

Referensi:

http://www.pdpersi.co.id/?show=detailnews&kode=950&tbl=artikel

http://www.idijakbar.com/?show=detailnews&kode=15&tbl=artikel

http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=2&id=189428&kat_id=105&kat_id1=150

http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=3&id=162663&kat

http://www.kompas.com/kirim_berita/print.cfm?nnum=88040





MACAM-MACAM METODE PENUGASAN KEPERAWATAN

16 11 2008


ini isinya apa ya? y macem2 metode penugasan keperawatan pluS definisi n kelebiHan kekuraNgan dari tiaP2 metode penuGasan keperaWatan. Ada 5 metoDe yaNg dibahas, yaitu: metode fungsionaL,metode alokasi klien/keperawaTan totaL, metode tim keperawaTan/keperawaTan kelomPok, metode keperawaTan primer/utama, n metode moduLar.

untuk lebih jelasnya nie gw ada dokumen hasil analisa gw semoga bermanfaat ya, silakan mendownload

dokumen keperawatan –> silakan di download

Sumber: http://library.usu.ac.id/download/fk/keper-rika.pdf

Modul kuliah Manajemen Keperawatan, dengan judul “Metode Penugasan” oleh Ibu Sumijatun (2008)





PERSAMAAN ANTARA KODE ETIK JURNALISTIK DAN KODE ETIK HUMAS

28 10 2008

PERSAMAAN ANTARA KODE ETIK JURNALISTIK

DAN KODE ETIK HUMAS

download daftar kode etik jurnalistik & humas :

cpr-001 (kode etik jurnalis)

kode-etik-humas


No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

1.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 4 disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kode Etik Perhumasan Indonesia, Pasal 3 mengenai Perilaku Terhadap Masyarakat dan Media Massa, poin C disebutkan anggota Perhumas harus tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan.
Persamaan:

Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 disebutkan poin dimana wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kode Etik Humas juga menyebutkan anggota Perhumas tidak boleh menyebarkan berita yang tidak benar. Setiap berita harus dapat diselidiki dahulu kebenarannya agar tidak menjadi berita yang dapat membohongi masyarakat/publik dan hal tersebut secara otomatis akan dapat merusak nama baik organisasi dan kehumasan itu sendiri, karena profesinya mempunyai kaitan yang erat dengan masyarakat, sehingga tindakannya akan menjadi penilaian masyarakat dan akan mempengaruhi penilaian masyarakat secara keseluruhan kepada profesinya.  Sehingga baik dalam Kode Etik Jurnalistik maupun Kode Etik Perhumasan Indonesia terdapat kesamaan, dimana baik seorang jurnalis maupun PR tidak boleh memberikan suatu kebohongan atas suatu informasi.

No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

2.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 4 disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kode Etik Profesi Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APRI), Pasal 13 mengenai Mencemarkan Anggota-anggota Lain, disebutkan bahwa seorang anggota tidak akan dengan itikad buruk mencemarkan nama baik atau praktik profesional lainnya.
Persamaan:

Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 disebutkan poin dimana wartawan Indonesia tidak membuat fitnah. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sedangkan pada Kode Etik Profesi APRI disebutkan anggota tidak oleh dengan itikad buruk mencemarkan nama baik atau praktik profesional lainnya. Fitnah dan mencemarkan nama baik merupakan hal yang hampir sama, karena jika seseorang difitnah maka nama baiknya juga akan tercemar, padahal mungkin orang tersebut tidak berbuat seperti yang dituduhkan kepadanya. Sehingga sangat jelas terlihat terdapat kesamaan diantara kedua aturan ini. Bidang jurnalistik maupun humas sangat menjunjung tinggi keprofesionalan dalam bekerja, dan tidak diizinkan bagi anggotanya (jurnalis dan humas) untuk mencoreng nama baik kedua profesi ini dengan membuat fitnah ataupun mencemarkan nama baik orang/organisasi lain dengan suatu kebohongan.

No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

3.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 6 menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Kode Etik Profesi Asosiasi Perusahaan Pubic Relations Indonesia (APRI), Pasal 7 mengenai Informasi Rahasia disebutkan bahwa seorang anggota (kecuali bila diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang) tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang dipercayakan kepadanya, atau yang diperolehnya, secara pribadi, dan atas dasar kepercayaan, atau yang bersifat rahasia, dari kliennya, baik di masa lalu, kini atau masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk kepentingan lain tanpa persetujuan yang jelas dari yang bersangkutan.
Persamaan:

Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 disebutkan poin dimana wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Kode Etik Profesi APRI jaga menyebutkan anggota tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang dipercayakan kepadanya, atau yang diperolehnya secara pribadi. Terdapat kesamaan pada kedua kode etik diatas, yang menyatakan anggotanya tidak boleh memanfaatkan informasi yang belum diketahui oleh masyarakat/publik secara pribadi dan mengambil keuntungan dari informasi tersebut.

No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

4.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 1 disebutkan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Kode Etik Profesi Asosiasi Perusahaan Pubic Relations Indonesia (APRI), Pasal 6 mengenai Pertentangan Kepentingan disebutkan bahwa seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan atau saling bersaing, tanpa persetujuan yang jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait.
Persamaan:

Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 disebutkan poin dimana wartawan Indonesia bersikap independen. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Dalam Kode Etik Profesi APRI menyebutkan bahwa seorang anggota tidak diperkenankan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan atau saling bersaing. Sehingga terdapat kesamaan mengenai independensi dari seorang jurnalis maupun seorang PR. Baik jurnalis maupun PR bekerja untuk hati nurani dan masyarakat/publik, sehingga mereka harus bisa menjaga keprofesionalan dengan tidak memihak salah satu pihak yang sedang bertentangan dan membuat informasi yang dihasilkan menjadi tidak objektif, dan akan membuat mental model yang salah dari masyarakat/publik mengenai masalah yang terjadi.

No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

5.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 2 menyebutkan wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Kode Etik Profesi Asosiasi Perusahaan Pubic Relations Indonesia (APRI), Pasal 11 mengenai Imbalan Kepada Karyawan Kantor-kantor Umum dikatakan bahwa seorang anggota tidak akan menawarkan atau memberikan imbalan apapun, dengan tujuan untuk memajukan kepentingan pribadinya (atau kepentingan klien), kepada orang yang menduduki suatu jabatan umum, apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.
Persamaan:

Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 terdapat beberapa penjabaran, salah satunya adalah tidak menyuap. Kode Etik Profesi APRI pun dengan jelas melarang anggotanya untuk menawarkan apalagi memberikan imbalan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi/klien bila hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Kedua kode etik ini jelas melarang anggotanya untuk berbuat sesuatu yang melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat, salah satunya kejujuran yang sangat bertentangan dengan suap menyuap, karena dengan melakukan suap kita tidak hanya melakukan perbuatan tidak jujur tapi juga perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga terdapat persamaan pada dua aturan ini yang tidak memperbolehkan anggotanya untuk memberikan suap, walaupun untuk kepentingan klien sekalipun, jika hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat/publik.

No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

6.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 3 tertulis wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Kode Etik Profesi Asosiasi Perusahaan Pubic Relations Indonesia (APRI), Pasal 2 mengenai Penyebarluasan Informasi ditulis bahwa seorang anggota tidak akan menyebarluaskan, secara sengaja dan tidak bertanggungjawab, informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban menjaga integritas dan ketepatan informasi.
Persamaan:

Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 ditulis wartawan Indonesia selalu menguji informasi yang berarti melakukan check dan recheck tentang kebenaran suatu informasi, sedangkan pada Kode Etik Profesi APRI disebutkan seorang anggota berkewajiban menjaga integritas dan ketepatan suatu informasi. Kebenaran dari suatu informasi merupakan hal yang vital bagi pekerjaan jurnalis maupun PR, karena informasi yang mereka dapatkan akan disampaikan pada masyarakat/publik, sehingga menjaga integritas atau ketepatan informasi dengan melaksanakan check dan recheck merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Disini, secara tersirat terdapat kesamaan diantara kedua pasal tersebut, karena baik anggota jurnalis maupun seorang PR harus menjamin kebenaran mengenai sebuah informasi sebelum informasi tersebut disampaikan pada masyarakat/publik, untuk mencegah terjadinya kebohongan publik.

No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

7.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 6 menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Kode Tingkah Laku Profesional Institut Public Relations (IPR) nomer 7 mengenai Sumber Pembayaran menyatakan bahwa seorang anggota, selama menunaikan tugas profesionalnya terhadap majikan atau klien hendaknya tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai atau sejenisnya dalam kaitan pelayanan tersebut dari sumber apapun tanpa izin majikan atau klien.
Persamaan:

Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 tertulis bahwa wartawan Indonesia tidak menerima suap. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi, sehingga peristiwa yang diberitakan tidak sesuai lagi dengan hati nurani karena ada unsur campur tangan atau intervensi dari pihak lain dalam bentuk suap. Dalam Kode Tingkah Laku Profesional IPR juga disebutkan bahwa seorang anggota hendaknya tidak menerima pembayaran tanpa izin majikan atau klien. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan antara kedua aturan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tidak bertoleransi pada perbuatan curang seperti menerima suap.

No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

8.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 7 disebutkan bahwa wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannnya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan. Kode Etik Kehumasan Indonesia (Perhumas) Pasal 2 mengenai Perilaku Terhadap Klien atau Atasan, pada poin C disebutkan anggota Perhumas harus menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau atasan.
Persamaan:

Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 7 disebutkan bahwa wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannnya. Hak tolak berarti hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Dalam Kode Etik Kehumasan Indonesia (Perhumas) Pasal 2 juga dijabarkan mengenai penjaminan kerahasiaan serta kepercayaan yang diberikan kepada seorang PR. Disini terdapat persamaan pada kedua pasal tersebut yang memberikan hak pada seorang jurnalis dan PR untuk menjaga kerahasiaan dan kepercayaan yang diberikan narasumber/klien/atasan/mantan klien atau atasan.

No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

9.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 2 menyebutkan wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Kode Tingkah Laku Profesional International Public Relations Association (IPRA) poin C nomer 3 menyatakan bahwa seorang anggota hendaknya tidak menyebarkan dengan sengaja informasi palsu atau menyesatkan.
Persamaan:

Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 disebutkan wartawan Indonesia menempuh cara yang profesional dalam melaksanakan tugas. Dalam penjabarannya, salah satu poin dalam cara profesional yang dimaksud adalah menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Di dalam Kode Tingkah Laku Profesional IPRA juga menyatakan anggota tidak boleh menyebarkan berita palsu. Berita faktual adalah berita yang menyajikan kejadian yang benar-benar terjadi (fakta), dan tidak boleh menyebarkan berita palsu berarti harus bisa menyajikan informasi yang sebenarnya terjadi (fakta). Sehingga terdapat kesamaan dalam kedua aturan ini. Baik jurnalis maupun PR harus mengungkapkan yang sebenarnya terjadi, bukan rekayasa, karena kembali lagi jika seorang jurnalis atau PR tidak menyajikan berita/informasi yang sebenarnya maka hal tersebut akan menjadi kebohongan publik.

No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

10.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 1 menyatakan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Kode Tingkah Laku Profesional International Public Relations Association (IPRA) poin C nomer 4 menyatakan bahwa seorang anggota hendaknya disetiap waktu berusaha memberikan gambaran yang seimbang dan terpercaya terhadap organisasi yang dilayaninya.
Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 ditulis bahwa wartawan Indonesia harus berimbang. Yang dimaksud berimbang adalah semua pihak mendapatkan kesempatan yang setara. Kesempatan yang setara dapat diartikan bahwa seorang jurnalis harus memandang suatu masalah bukan hanya dari satu sisi, akan tetapi harus dilihat pula sisi-sisi yang lain, dan semua sisi harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya. Kode Tingkah Laku Profesional IPRA juga tertulis bahwa seorang anggota harus memberikan gambaran yang seimbang terhadap organisasi yang dilayani. Terdapat kesamaan dalam kedua kode etik diatas yang memegang teguh arti dari keseimbangan, karena keseimbangan adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari narasumber/klien.

No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

11.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 2 menyebutkan wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Kode Tingkah Laku Profesional Institut Public Relations (IPR) nomer 11 mengenai Hadiah Kepada Pemegang Jabatan Pemerintah menyatakan bahwa seorang anggota hendaknya tidak, dengan maksud untuk memajukan kepentingannya, atau mereka yang menjadi majikan atau kliennya, memberikan atau menawarkan hadiah apapun kepada seseorang yang memegang jabatan pemerintahan kalau tindakan itu tidak sejalan dengan kepentingan umum.
Persamaan:

Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, terdapat beberapa penafsiran mengenai kata profesional, salah satunya adalah tidak menyuap, dapat diasumsikan bahwa jurnalis tidak boleh melakukan suap pada siapapun, baik orang biasa maupun orang yang berada dalam posisi pemegang jabatan. Kode Tingkah Laku Profesional IPR pun menyatakan hal yang sama agar anggotanya tidak memberikan atau menawarkan hadiah kepada seseorang yang memegang jabatan pemerintahan. Jadi kedua kode etik ini memiliki kesamaan dalam pandangannya mengenai suap menyuap.

No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

12.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 8 menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Kode Etik Humas Public Relations Society of America (PRSA), salah satu dalam penjabarannya menyatakan bahwa setiap anggota PRSA hendaknya berusaha agar menghormati, selama tugas profesinya, prinsip-prinsip moral dan ketentuan “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”
Persamaan:

Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 8 dinyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan. Kode Etik Humas PRSA juga harus berpegang pada ketentuan yang terdapat di “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”, agar menghormati dengan semestinya dan menjunjung tinggi martabat manusia dan mengakui hak setiap pribadi. Jadi terdapat kesamaan pada kedua kode etik diatas yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan tidak membedakan perlakuan terhadap manusia berdasarkan SARA, jenis kelamin, bahasa, dan lain-lain.

No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

13.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 7 disebutkan bahwa wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannnya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan. Kode Tingkah Laku Profesional International Public Relations Association (IPRA) poin B nomer 3 menyatakan bahwa seorang anggota hendaknya menjaga kepercayaan klien atau majikan baik dulu atau sekarang.
Persamaan:

Pada Kode Etik Jurnalistik, Pasal 7 disebutkan bahwa wartawan Indonesia berhak melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Hal ini berarti seorang jurnalis memegang kepercayaan yang diberikan oleh narasumber untuk menjaga sesuatu yang ingin dirahasiakan. Di dalam Kode Tingkah Laku Profesional IPRA pun dikatakan seorang anggota harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan padanya, baik dari klien/majikan dulu ataupun sekarang. Jadi, baik seorang jurnalis maupun seorang PR harus bisa memegang kepercayaan yang diberikan (baik oleh narasumber maupun dari klien/majikan). Sehingga kedua kode etik ini mempunyai persamaan dalam hal menjaga komitmen untuk terus berupaya memperoleh dan mempertahankan kepercayaan yang mereka dapatkan.

No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

14.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 2 disebutkan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Kode Etik Humas Public Relations Society of America (PRSA) dalam penjabarannya terdapat poin yang menyatakan bahwa setiap anggota PRSA hendaknya menahan diri dari penyisihan kebenaran terhadap keperluan-keperluan lain.
Persamaan:

Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, terdapat beberapa penafsiran mengenai kata profesional, salah satunya adalah menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Sedangkan pada Kode Etik Humas PRSA menyebutkan setiap anggota harus menahan diri dari penyisihan kebenaran, yang berarti seorang humas harus dapat menyatakan hal yang sebenarnya terjadi (fakta), dan tidak membuat informasi yang tidak tepat, yang berlawanan dengan kebenaran. Demikian pula dengan jurnalis, seorang jurnalis harus bisa menghasilkan berita yang sebenarnya terjadi, tanpa direkayasa sebelumnya. Sehingga, terdapat kesamaan pada kedua kode etik ini yang menyatakan seorang jurnalis/PR harus bisa melihat fakta yang terjadi dan memberitakan/menginformasikan dengan tepat sesuai dengan kenyataan.

No.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Humas

15.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 9 tertulis bahwa wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Kode Etik Perhumasan Indonesia, Pasal 4 mengenai Perilaku terhadap Sejawat, poin A disebutkan bahwa praktisi kehumasan Indonesia harus tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi profesional sejawatnya. Namun, bila ada sejawat yang bersalah karena melakukan tindak yang tidak etis, yang melanggar hukum, atau yang tidak jujur, termasuk melanggar kode etik kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan pada dewan Kehormatan Perhumas.
Persamaan:

Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 disebutkan bahwa wartawan Indonesia harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati, sedangkan kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Kode Etik Perhumasan Indonesia juga menyatakan anggota tidak boleh mencemarkan rekan sejawat, kecuali jika ditemukan bukti-bukti pelanggaran. Sehingga secara tersirat terdapat kesamaan, dimana baik dalam kode etik humas maupun jurnalistik, seorang anggota boleh memasuki kehidupan pribadi orang lain jika hal tersebut terkait dengan kepentingan publik.





CARA MENGUBAH FOTO PRIMARY MENJADI ANIMASI (CSS) FRIENDSTER

25 10 2008

Pendahuluan :

Ini adalah cara untuk mengubah foto primary menjadi animasi dengan menggunakan file GIF.

Langkah² :

1. Copy script dibawah ini ke file css extension kalian….

div.imgblock200 {
background:url(URL GIF);
background-position: center center;
background-repeat: no-repeat;
height:200px;
width:200px;
}
div.imgblock200 img {display:none !important}
2. Ganti URL GIF dengan URL gambar bertipe .gif yang kalian punya….

3. Ukuran gambar yang harus sama dengan ukuran yang ditebalkan, jadi bila ukuran gambar besar diharap untuk meresize dahulu gambarnya dan upload ke web hosting anda….

4. Ukuran gambar bisa diganti sesuai kemauan anda….

5. Save….

6. Selesai….

http://kaskus.us/showthread.php?t=978373





Definisi PHP, MySQL, APACHE, Web Server, HTTP, IP Address, URL [buat tugas]

25 10 2008

PHP

PHP adalah kependekan dari PHP: Hypertext Preprocessor, bahasa interpreter yang mempunyai kemiripan dengan C dan Perl.PHP dapat digunakan bersama dengan HTML sehingga memudahkan dalam membuat aplikasi web dengan cepat. Dapat digunakan untuk menciptakan dynamic website baik itu yang memerlukan penggunaan database ataupun tidak.

MySQL

MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License). Dimana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat closed source atau komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Keandalan suatu sistem database (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh user maupun program-program aplikasinya. Sebagai database server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan database server lainnya dalam query data. Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single user, kecepatan query MySQL bisa sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih cepat dibandingkan Interbase

Apache

Server HTTP Apache atau Server Web/WWW Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows dan Novell Netware serta platform lainnya) yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web/www ini mengunakan HTTP.

Apache memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan kesalahan yang dapat dikonfigur, autentikasi berbasis basis dataantarmuka pengguna berbasis grafik (GUI) yang memungkinkan penanganan server menjadi mudah. dan lain-lain. Apache juga didukung oleh sejumlah

Apache merupakan perangkat lunak sumber terbuka dikembangkan oleh komunitas terbuka yang terdiri dari pengembang-pengembang dibawah naungan Apache Software Foundation.

Web Server

Web server adalah software yang menjadi tulang belakang dari world wide web
(www). Web server menunggu permintaan HTTP atau HTTPS dari client yang menggunakan browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Modzilla, dan program browser lainnya.
Jika ada permintaan dari browser, maka web server akan memproses permintaan itu
kemudian memberikan hasil prosesnya berupa data yang diinginkan kembali ke
browser. Data ini mempunyai format yang standar, disebut dengan format SGML
(standar general markup language). Data yang berupa format ini kemudian akan
ditampilkan oleh browser sesuai dengan kemampuan browser tersebut.

HTTP

HTTP adalah sebuah protokol meminta/menjawab antara client dan server. Sebuh client HTTP seperti web browser, biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan TCP/IP ke port tertentu di tuan rumah yang jauh (biasanya port 80). Sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu client mengirim kode permintaan (request), seperti “GET / HTTP/1.1” (yang akan meminta halaman yang sudah ditentukan), diikuti dengan pesan MIME yang memiliki beberapa informasi kode kepala yang menjelaskan aspek dari permintaan tersebut, diikut dengan badan dari data tertentu. Beberapa kepala (header) juga bebas ditulis atau tidak, sementara lainnya (seperti tuan rumah) diperlukan oleh protokol HTTP/1.1. Begitu menerima kode permintaan (dan pesan, bila ada), server mengirim kembali kode jawaban, seperti “200 OK”, dan sebuah pesan yang diminta, atau sebuah pesan error atau pesan lainnya.

Alamat IP

alamat IP adalah alamat komputer dan alamat interface router dalam lingkungan jaringan berprotokol TCP/IP. Alamat ini harus unique. Alamat IP berfungsi sebagai ID suatu komputer/router dalam sebuah alamat network. Alamat network adalah alamat dimana sejumlah alamat IP berada pada satu segmen jaringan.

( menunjukan deretan angka biner antar 32-bit sampai 128-bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet. Panjang dari angka ini adalah 32-bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128-bit (untuk IPv6 atau IP versi 6))

URL

Uniform Resource Locator (URL) adalah rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu, yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber – seperti dokumen dan gambar – di Internet.